Ini Strategi Kemenperin Tekan Impor Alat Kesehatan

 Ini Strategi Kemenperin Tekan Impor Alat Kesehatan

Pemerintah menentukan target substitusi impor sebesar 35 prosen terhadap th. depan. Khusus industri alat kesehatan, Kementerian Perindustrian mendorong pelaku bisnis untuk mencukupi kriteria tingkat kadar di dalam negeri (TKDN) agar sanggup mendukung serapan oleh pengadaan pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencontohkan keliru satu produk yang sudah mencukupi kriteria TKDN yaitu alat tes cepat Antigen produksi PT Taishan Alkes Indonesia yang sudah diekspor ke Thailand dan Irlandia.

 "Sebagian besar produk berikut sudah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, yang artinya produk-produk di dalam negeri ini mesti dibeli dan produk impor di-takedown berasal dari penayangan e-katalog," kata Agus, di dalam keterangannya dikutip Selasa (8/9/2021). Baca Juga : Produk Alkes Indonesia Raih Potensi Ekspor Rp150 Miliar di AS Langkah strategis lainnya yaitu bersama menghalangi produk impor yang tayang terhadap e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebanyak 79 tipe berasal dari keseluruhan 358 tipe alat kebugaran produksi di dalam negeri sudah sanggup menukar produk-produk impor di e-katalog LKPP. Menurutnya, sebanyak 79 produk prioritas berikut baru langkah awal, setelah itu bakal ditambah secara bertahap. Termasuk usulan dihilangkannya penayangan produk swab Antigen rapid test impor karena sudah sanggup diproduksi oleh industri di dalam negeri agmmedica.com .

 "Jadi, berdasarkan hasil rapat TKDN yang dipimpin oleh Bapak Menko Marivest, sudah diputuskan jika ada produk di dalam negeri yang nilai TKDN-ya raih 40 persen, maka LKPP mesti meng-takedown produk-produk impor. Hal ini tujuannya untuk mengoptimalkan penyerapan produk di dalam negeri,” jelasnya. Baca Juga : Harga Tes Antigen Turun, Pengusaha Alkes Kesulitan Jual Produk Di samping itu, manfaat memperdalam struktur industri alat kebugaran di di dalam negeri, Kemenperin mendorong optimalisasi nilai TKDN alat kebugaran melalui rumusan kebijakan perihal Tata Cara Penghitungan TKDN Alat Kesehatan berasal dari skema cost to make, yang meliputi cost alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja, menjadi skema full costing. 

Skema full costing mencakup semua cost pembentuk harga barang menjadi bersama melengkapi biaya-biaya yang di dalam skema cost to make sepanjang ini belum diperhitungkan. Skema ini mencakup cost handling barang jadi, cost tenaga kerja tidak langsung, cost pengujian, cost riset dan pengembangan, cost sertifikasi, cost pengawasan pasca produksi, dan lain-lain. "Hal ini bertujuan untuk lebih memberi tambahan keberpihakan kepada industri alat kebugaran di dalam negeri agar produk alat kebugaran di dalam negeri mesti dibeli di dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui e-katalog maupun lelang umum," jelasnya. Dengan upaya pengamanan pasar dan pendalaman struktur industri tersebut, diharapkan bakal tumbuh investasi bagi industri-industri alat kebugaran baru manfaat mendukung kemandirian industri alat kebugaran nasional.